KonsultanBank Pembiayaan Rakyat Syariah Apakah anda tengah mengalami kesulitan dengan Perusahaan Perbankan anda? BPR/BPRS/Bank Konventional? Atau hendak mendirikan BPR/BPRS? Kami dengan senang hati membantu untuk kemajuan dan kesuksesan perusahaan anda. Hub kami : 085 655 101 469 / 081 33511 6759 (sms dulu) / WA: 085 732 924 939 / RumahCom – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki potensi besar untuk semakin berkembang. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sama seperti BPR konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum. Ini dikarenakan BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan terhadap BPRS dilaksanakan oleh OJK. BPR Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Awalnya, BPRS lebih dikenal sebagai singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah, barulah setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 terjadi perubahan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Tujuan pendirian BPRS adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, menambah lapangan kerja baru, memberikan manfaat dan kebaikan bagi orang yang membutuhkan serta membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Oleh karenanya, BPRS didesain khusus dengan jaringan tertentu dan fungsi yang terbatas tidak seperti bank umum. Apa Itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?Pendiri dan Pemilik Bank Pembiayaan Rakyat SyariahKegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat SyariahHal yang Dilarang Dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat SyariahSejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Apa Itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? Jenis produk yang ditawarkan oleh BPRS relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil terutama yang berada di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh BPRS relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Seperti yang telah dijelaskan di atas beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS, seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring. Pendirian BPRS diharapkan menjadi suatu lembaga perbankan andalan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah di masing-masing daerah yang memiliki karakteristik dan kondisi regional yang berbeda-beda. BPRS pada umumnya belum terjangkau oleh bank umum khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dengan demikian, BPRS sangat dibutuhkan untuk menjadi partner pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia khususnya di daerah-daerah pinggiran yang tidak terjangkau bank umum dan diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau dan memberikan kontribusinya untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat mikro. Keberadaan lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bank umum, yaitu BPRS dapat memberikan layanan perbankan dengan proses yang mudah, pencairan pembiayaan dengan cepat, sederhana, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti dalam bank umum kepada masyarakat menengah kebawah khususnya bagi UMKM yang berada di pedesaan maupun perkotaan untuk lebih mengembangkan usahanya. Pendiri dan Pemilik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pendirian BPRS didasarkan oleh permohonan oleh calon PSP dengan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR. Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan mengharuskan adanya penyesuaian terhadap pengaturan mengenai jenis pendirian dan bentuk badan hukum BPR. Pendirian BPRS didasarkan oleh permohonan oleh calon PSP dengan perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR, serta dengan perubahan izin usaha LKM menjadi izin usaha BPR. Adapun, yang dapat menjadi pendiri dan pemilik BPR adalah Warga Negara Indonesia atau WNIBadan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI dan/atau Pemerintah daerah Jika BHI diajukan menjadi calon PSP, harus telah beroperasi dalam jangka waktu sesuai POJK PKK. OJK dapat menetapkan jangka waktu operasional badan hukum yang berbeda, berdasarkan pertimbangan tertentu. Terakhir pihak yang bisa menjadi pemilik dan pendiri BPR adalah pemda. Dari sisi Bentuk badan hukum BPR dapat berupa Perusahaan Perseroan Daerah Perseroda atau Perusahaan Umum Daerah Perumda. Bentuk badan hukum keduanya termasuk bagi BPR berbadan hukum perusahaan daerah yang belum menyesuaikan menjadi Perumda atau Perseroda. Kemudian juga Koperasi dan/atau Perseroan Terbatas. BPR harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memuat pernyataan untuk Penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP;Perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP; danPengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari yang belum memenuhi ketentuan terhadap modal disetor, wajib menyesuaikan cakupan anggaran dasar pada saat RUPS yang dilaksanakan pertama kali setelah berlakunya POJK. Modal disetor harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum atau BPR lain atas nama “Dewan Komisioner OJK pemegang saham dan/atau PSP BPR” dengan keterangan untuk pendirian BPR yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian disetor pendirian BPR wajib digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50%. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dibandingkan dengan bank umum syariah, kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh BPR syariah lebih terbatas. Pasal 1 butir 4 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Dalam usaha anggaran dana masyarakat, BPR syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk. Namun, dibandingkan dengan bank umum syariah, kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh BPR syariah lebih terbatas. Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan kreditMenyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Hal yang Dilarang Dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPR bukan termasuk Bank Pencipta Uang Giral BPUG. Perbedaan mendasar antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik konvensional maupun Syariah adalah bahwa BPR bukan termasuk Bank Pencipta Uang Giral BPUG. Hal tersebut sesuai dengan larangan bagi BPR/BPRS untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang tidak dapat dipisahkan antara larangan bagi BPR/BPRS untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Pembatasan dalam layanan lalu lintas pembayaran sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah merupakan larangan bagi BPR yang bukan merupakan Bank Pencipta Uang Giral BPUG untuk terlibat dalam proses giralisasi tersebut, mengingat pada saat awalnya lalu lintas giral hanya dilakukan melalui kliring di BI untuk Cek dan Bilyet Giro sebagai instrumen pembayaran yang dapat melakukan overdraft di bank. Berkenaan dengan hal tersebut, maka larangan bagi BPR/BPRS untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran diberikan dalam 4 empat batasan aktivitas, yaitu Tidak dapat menerima giro dari nasabahTidak dapat menerbitkan cek atau bilyet giroTidak dapat mengikuti kliring cek atau bilyet giroSerta tidak dapat membuka rekening di BI untuk kepentingan kliring dan settlement BPR/BPRS diperkenankan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran secara langsung meskipun dengan kegiatan terbatas’ sebagaimana permintaan permohonan seperti transfer, Gerbang Pembayaran Nasional, dan BI-FAST. Pasalnya, hal tersebut akan mengaburkan fungsi BPR/BPRS sebagai non-BPUG berbeda dengan Bank Umum yang merupakan BPUG. Jasa lalu lintas pembayaran yang tidak bisa dilakukan oleh BPR/BPRS sesuai UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah adalah jasa lalu lintas pembayaran yang dilakukan secara langsung tanpa perantara Bank Umum. Adapun BPR/BPRS tetap dapat menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara tidak langsung dengan membuka rekening atau bekerja sama dengan bank umum. Tips seperti BPR Konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum. Ini dikarenakan BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat BPR dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia BRI pada akhir tahun 1977. Bank Perkreditan Rakyat BPR dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia BRI pada akhir tahun 1977. BRI yang mempunyai tugas sebagai Bank Pembina lembaga – lembaga keuangan lokal dalam lingkup tertentu seperti , Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Desa, Bank Pegawai dan bank – bank lain yang sejenisnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat BPR. Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat BPR adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat 1 pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya. Dalam pakta tanggal 27 oktober 1988 Status hukum Bank Perkreditan Rakyat BPR pertama kali diakui, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. BPR adalah perwujudan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari LPN, Lembaga Perkreditan Desa LPD, Badan Kredit Desa BKD, Badan Kredit Kecamatan BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil KURK, Lembaga perkreditan Kecamatan LPK, Bank Karya Desa BKPD dan atau lembaga lain yang semacamnya. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan. Dalam perkembangannya muncul BPR yang berprinsip pada hukum tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat SyariahBPRS. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang,Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat izin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991. Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip–prinsip syariah maupun muamalah islam. BPR Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Tonton video berikut ini untuk mengetahui tips memilih asuransi rumah yang tepat! Hanya yang percaya Anda semua bisa punya rumah POJKtentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat; POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan; POJK tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Riset. Catatan Riset; Staff Paper JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk BSI menerbitkan Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi EBAS-SP. Produk hasil sekuritisasi aset syariah yang pertama kali hadir di Indonesia ini diberi nama EBAS-SP SMF-BRIS01. Pengamat pasar modal, Reza Priyambada, mengatakan EBAS-SP yang diterbitkan BSI akan menjadi pendobrak diversifikasi pendanaan bank syariah. Reza menyampaikan bank syariah sudah sejak lama memiliki kendala likuiditas. Hal ini akhirnya membatasi ruang gerak ekspansi pembiayaan. Oleh karena itu, sekuritisasi aset menjadi opsi menarik bagi perbankan syariah menutupi kebutuhan dana. “Prospeknya juga sangat bagus dengan tren keuangan syariah yang meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi pasar modal, kehadiran EBAS-SP akan memperkaya produk instrumen investasi berprinsip syariah,” ujar Reza, Selasa 6/6/2023. Reza pun optimistis BSI sebagai bank syariah terbesar mampu meyakinkan investor terkait keunggulan produk ini sehingga diminati pasar. Pekerjaan rumah yang dilakukan BSI saat ini adalah mengenalkan produk ini kepada investor ritel. "Tapi saya kira BSI bisa memanfaatkan kekuatannya di asosiasi hingga organisasi masyarakat,” ujarnya. EBAS-SP milik BSI menjadi instrumen investasi baru di pasar modal dengan imbal hasil yang kompetitif, sehingga dapat meningkatkan market deepening pasar keuangan syariah. Direktur Treasury and International Banking BSI Moh Adib menjelaskan, EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek hasil proses transaksi sekuritisasi aset pembiayaan rumah senilai Rp 325 miliar milik BSI yang diterbitkan oleh SMF. Masa penawaran EBAS-SP ini jatuh pada Senin 5/6/2023 dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 8/6/2023. “Sekuritisasi ini merupakan salah satu strategi BSI dalam menutup gap pembiayaan dengan funding yang bertenor lebih panjang, menghemat biaya CKPN dan meningkatkan fee based income melalui fungsi sebagai collecting agent,” ungkap Adib. Dalam prospektus ringkas yang terbit di media pada Senin 5/6/2023 disebutkan EBAS-SP SMF-BRIS01 ini diterbitkan dalam dua tranches yaitu Kelas A yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum dan Kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi Kelas A. Adib berharap melalui penerbitan ini ke depannya akan semakin banyak investor yang berinvestasi di EBAS-SP SMF-BRIS01, yang merupakan produk keuangan terstruktur hasil proses sekuritisasi. Instrumen investasi di BSI ini mengantongi peringkat baik, yakni AAA dari Pefindo dan memberikan imbal hasil yang kompetitif yaitu 7 persen. BSI berperan sebagai pemberi pembiayaan asal dan penyedia jasa pada penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 ini. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI berperan sebagai Wali Amanat dan Bank Kustodian. Sementara itu, agen penjual EBAS-SP SMF-BRIS01 yakni PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini 37Contoh Surat Lamaran Kerja Terbaru Yang Baik Dan Benar Lengkap. Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank. Contoh Sp3k Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit Btn. Surat Permohonan Kerja Bank Rakyat Pewarna D. Contoh Surat Rasmi Rayuan Contoh Resume. Wwwhafizedumy.

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pengertian Akad Ba'i IstisnaPembiayaan akad Bai' Istisna adalah salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Istisna adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli suatu barang yang masih dalam proses pembuatan atau produksi. Dalam konteks pembiayaan, akad Bai' Istisna memungkinkan nasabah untuk memperoleh pembiayaan guna memenuhi kebutuhan modal dalam proses pembuatan barang pembiayaan akad Bai' Istisna di bank syariah umumnya melibatkan beberapa tahapan, sebagai berikut Permohonan Pembiayaan Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dengan menjelaskan rincian proyek atau barang yang akan diproduksi, besaran pembiayaan yang dibutuhkan, dan jadwal pengiriman. Penilaian Proyek Bank akan melakukan penilaian terhadap proyek yang diajukan oleh nasabah, meliputi analisis keuangan, kelayakan proyek, dan potensi keuntungan yang dapat Akad Setelah proyek dinilai layak, bank dan nasabah akan menyusun perjanjian akad Bai' Istisna yang meliputi rincian harga, jangka waktu, pembayaran, dan klausul-klausul lain yang Pembiayaan Setelah akad disepakati, bank akan mencairkan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah Nasabah akan melakukan pembayaran kepada bank sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pembayaran ini bisa dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan ketentuan dalam akad. Monitoring dan Pengawasan Bank akan melakukan monitoring terhadap penggunaan pembiayaan dan perkembangan proyek. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan pembiayaan digunakan secara Setelah proyek selesai dan barang telah diproduksi, nasabah akan menyerahkan barang kepada bank atau pihak ketiga yang ditentukan dalam akad. Hal ini bisa berupa penyerahan fisik atau pemindahan hak pembiayaan akad Bai' Istisna, bank syariah umumnya akan memperoleh keuntungan dalam bentuk margin atau markup dari harga barang yang dibuat. Besaran margin atau markup ini akan ditentukan dalam perjanjian akad antara bank dan implemntasi Pembiayaan Akad Ba'i istisna 1 2 Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya

Dengan94% sisanya hasil kontribusi oleh perbankan konvensional. Ketertinggalan bank syariah ini memiliki berbagai alasan, Menurut Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin salah satu penyebabnya yaitu literasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap perbankan Syariah. Literasi dan kesadaran masyarakat terkait ajaran syariah ataupun sistem yang This study present to determine the management analysis of BPRS. This study was conducted at management that is different from the phenomenon that occurs in the object of research, namely PT BPRS Jabal Nur Tebuireng. This study uses qualitative methods with a case study approach. The way to manage the data is done by a focused open-ended method. The analysis technique used is matchmaking of patterns by comparing empirical patterns with predicted patterns. PT BPRS Jabal Nur Tebuireng has carried out operational management in accordance with ISO 31000 2009. Possible conditions, but at the time of BPRS analysis Jabal Nur did not make a list of risks in which there was a Composite Risk Index CRI and made a matrix. In the evaluation phase, it was found that BPRS Jabal Nur Tebuireng were people involved in internal processes and fraud. So far BPRS Jabal Nur Tebuireng has been handling various operations. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Manajemen Risiko Operasional... 69 FALAH Jurnal Ekonomi Syariah ISSN print 2502-3918 ISSN online 2502-7824 Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Jabal Nur Tebuireng di Surabaya Wienanda Rizka Sukma Jelita & Atina Shofawati Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Email ABSTRACT This study present to determine the management analysis of BPRS. This study was conducted at management that is different from the phenomenon that occurs in the object of research, namely PT BPRS Jabal Nur Tebuireng. This study uses qualitative methods with a case study approach. The way to manage the data is done by a focused open-ended method. The analysis technique used is matchmaking of patterns by comparing empirical patterns with predicted patterns. PT BPRS Jabal Nur Tebuireng has carried out operational management in accordance with ISO 31000 2009. Possible conditions, but at the time of BPRS analysis Jabal Nur did not make a list of risks in which there was a Composite Risk Index CRI and made a matrix. In the evaluation phase, it was found that BPRS Jabal Nur Tebuireng were people involved in internal processes and fraud. So far BPRS Jabal Nur Tebuireng has been handling various operations. Keywords Risk Management, Operational Risk, Risk Procces. 70 Sukma & Shofawati Vol. 4, Februari 2019 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembiayaan bank syariah untuk meningkatkan jumlah wisatawan halal dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah PAD Periode 2015-2016 pada 33 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian granger kausalitas dan panel regresi berganda dengan analisis data Minitab. Model ini menganalisis pengaruh kontribusi pembiayaan bank syariah terhadap jumlah wisatawan halal dan Pendapatan Asli Daerah PAD. Jumlah Pembiayaan bank syariah di sektor pariwisata seperti restoran dan penginapan telah berkontribusi meningkatkan jumlah wisatawan halal dan pertumbuhan pendapatan asli daerah PAD. Hasil studi ini dapat digunakan untuk industri perbankan syariah sebagai upaya mendukung modal pembiayaan untuk industri halal. Dalam penelitian sebelumnya hanya dianalisis tentang potensi wisata halal, serta potensi industri pariwisata secara umum untuk pendapatan lokal yang dihasilkan. Namun, penelitian ini membahas kontribusi pembiayaan bank syariah terhadap jumlah halal pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD yang didapat. Kata Kunci Pembiayaan, Bank Syariah, Pariwisata Halal. 1. Introduction Bank Pembiayaan Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi lima aspek penting, yaitu pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan murabahah, salam, atau istishna’, pembiayaan berdasarkan qardh, dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak. Ketiga, menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan atau investasi. Keempat, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah. Kelima, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia sekarang OJK Berikut adalah tabel pertumbuhan jumlah bank Pembiayaan Syariah di Indonesia Tabel Pertumbuhan Jumlah Bank Pembiayaan Syariah di Indonesia Manajemen Risiko Operasional... 71 FALAH Jurnal Ekonomi Syariah ISSN print 2502-3918 ISSN online 2502-7824 Sumber Statistik Perbankan Syariah SPS Mei, 2018 Dalam praktik, BPR syariah mengalami berbagai kendala, kendala tersebut diantaranya adalah Sudarsono, 2007 93 pertama, BPR syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah, bahkan beberapa pihak menganggap BPR syariah sama dengan BPR konvensional. Oleh karena itu, BPR syariah perlu menegaskan dan meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip syariah. Kedua, upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhadalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR syariah sehingga proses BPR syariah dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. Maka upaya untuk meningkatkan SDM perlu diarahkan di semua posisi, baik di posisi pemegang kebijakan ataupun berposisi di lapangan. Ketiga, kurang adanya koordinasi di antara BPR syariah, demikian juga dengan bank syariah dan BMT, sebagai lembaga keuangan yang mempunyai syiar Islam tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan framework yang bisa dijadikan acuan di antara lembaga keuangan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa ataupun pasar dalam melangsungkan aktivitasnya tanpa mengesampingkan keberadaan lembaga keuangan yang lain. Keempat, sebagai lembaga keuangan yang meliki konsep Islam tentunya juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada disekitar BPR syariah tersebut. Aktivitas BPR syariah di bidang keuangan sering kali tidak memberikan sedikit waktu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan syiar Islam, artinya aktivitas keuangan BPR syariah perlu memprakarsai terbentuknya majelis-majelis taklim dan semacamnya. Masa depan perbankan Islam akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen perbankan Islam dalam menghadapi berbagai perubahan pesat, seperti globalisasi, pesatnya informasi dan teknologi serta inovasi keuangan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan deraan risiko terhadap perbankan Islam di mana semua risiko ini mutlak harus dikelola Wahyudi, dkk, 2013 2. Ibarat satu koin, imbal hasil dan risiko akan senantiasa melekat pada suatu bisnis. Dalam suatu kaidah fikih disebutkan “al ghunmu bil ghurmi” dan “al kharaju bidh dhamani” atau dikenal dalam istilah keuangan modern dengan “risk-return trade-off”. Karenanya, penerapan manajemen risiko yang andal sama pentingnya dengan penetapan berbagai strategi bisnis untuk optimalisasi imbal hasil Wahyudi, dkk, 2013 xi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik sangat penting bagi kelangsungan usaha bank syariah maupun BPR Syariah. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia tidak ada satupun yang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan diusahakan di masa yang akan datang QS. Luqman[31] 34. 72 Sukma & Shofawati Vol. 4, Februari 2019 Untuk terciptanya manajemen risiko yang baik, pihak perbankan syariah perlu untuk mengetahui risiko apa saja yang terjadi pada perbankan. Terdapat beberapa jenis risiko yang dapat terjadi pada perbankan syariah maupun konvensional, salah satunya adalah risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Bank Indonesia, 2011. Bank syariah dianggap lebih rentan terhadap risiko operasional yang terkait dengan kegagalan pengendalian, prosedur, sistem teknologi informasi, dan model analitis Greuning,dkk, 2011 166. Risiko operasional dianggap tinggi dalam daftar risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah. Survei yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed 2001 menunjukkan bahwa manajer bank syariah menganggap risiko operasional sebagai risiko yang paling penting setelah risiko markup. Survey tersebut menemukan bahwa risiko operasional lebih rendah dalam perjanjian pendapatan-tetap murobahah penjualan biaya-plus dan ijaroh leasing serta lebih tinggi dalam perjanjian penjualan tangguhan atau salaam pertanian dan istisna manufaktur. Peringkat yang relatif lebih tinggi dari instrumen ini menunjukan bahwa bank menganggap perjanjian ini lebih rumit dan sulit untuk dilaksanakan Greuning,dkk, 2011 167. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara mendalam terkait manajemen risiko operasional pada PT BPRS Jabal Nur Tebuireng di Surabaya. 2. Landasan Teori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat BPR menurut Undang-Undang UU Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah Sudarsono, 2007 83. Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 19999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah Sudarsono, 200783. Risiko Operasional Risiko operasional didefinisikan dengan risiko kerugian kerugian sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, yang terkait dengan Manajemen Risiko Operasional... 73 FALAH Jurnal Ekonomi Syariah ISSN print 2502-3918 ISSN online 2502-7824 manusia dan sistem, atau risiko eksternal. Risiko operasional juga meliputi risiko kegagalan teknologi, sistem dan model analisis. Risiko operasional lebih signifikan bagi bank syariah karena fitur perjanjian mereka yang khusus dan lingkungan hukum umum. Aspek khusus dari perbankan syariah dapat meningkatkan risiko operasional dari bank syariah Greuning, dkk, 2011 165-166, diantaranya adalah, a risiko pembatalan dalam murobahah tidak terikat kemitraan dan perjanjian istisnah manufaktur. b kegagalan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengelola potensi permasalahan dalam proses operasional dan fungsi back-office juga berbagai macam risiko-risiko teknis. c potensi kesulitan dalam menegakkan perjanjian Islam dalam lingkungan hukum yang lebih luas. d pemeliharaan dan pengelolaan persediaan komoditas dalam pasar yang tidak likuid. e kegagalan untuk mematuhi persyaratan syariat. f potensi biaya dan risiko dalam memantau perjanjian berjenis ekuitas dan risiko terkait. Proses Manajemen Risiko Menurut Wahyudi, dkk 20013 59 Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam perusahaan yang didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Jika pada manajemen risiko klasik pengelolaan risiko terpisah dari aktivitas bisnis perbankan, maka pada manajemen risiko modern pengelolaan risiko tidak bisa terlepas dari kegiatan bisnis perbankan. Pada bank islam, proses manajemen risiko berjalan beriringan dengan proses bank islam itu sendiri dan menyatu dengan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank islam. Tujuan utama dari manajemen risiko sendiri adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementaikan secara konsisten. Pada tahap penentuan konteks, semua hal terkait dengan rincian manajemen risiko diperjelas dan didefinisikan. Kemuadian setelah tahapan penentuan konteks, secara berurutan dilakukan tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, perlakuan risiko, dan monitor dan review. Semua tahapan tersebut dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan baik. Gambar berikut merupakan alur proses manajemen risiko ISO 31000, 2009 dalam Wahyudi, dkk, 201361 74 Sukma & Shofawati Vol. 4, Februari 2019 Gambar Proses Manajemen Risiko Sumber Wahyudi, dkk 2013 61 Proses manajemen pada gambar diatas dijelaskan sebagai berikut 1 Penentuan konteks Tahapan awal yang dilakukan dalam proses manajemen risiko adalah menentukan batasan atau parameter internal dan eksternal yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan pada setiap tahapan proses manajemen risiko ISO 31000, 2009. Wahyudi, dkk 2013 62 menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam tahapan penentuan konteks, yaitu sebagai berikut a Identifikasi risiko yang menjadi area asal kepentingan. b Perencanaan proses manajemen risiko selanjutnya. c Penetapan lingkup sosial manajemen risiko, identitas dan tujuan kepentingan. d Kriteria dan dasar untuk mengevaluasi risiko. e Mendefinisikan kerangka kerja untuk aktivitas dan agenda identifikasi. f Mengembangkan kriteria analisis risiko-risiko yang terlibat dalam proses. g Mitigasi atau solusi risiko dengan menggunakan teknologi, SDM, dan sumber daya yang ada. Tujuan dari dilakukannya tahapan penentuan konteks adalah sebagai berikut Wahyudi, dkk, 201362 a Memperoleh gambaran menyeluruh atas parameter dasar, ruang lingkup, dan kerangka kerja manajemen risiko. b Mengidentifikasi lingkungan penerapan manajemen risiko. c Mengetahui dan menetapkan para pemangku kepentingan utama. Manajemen Risiko Operasional... 75 FALAH Jurnal Ekonomi Syariah ISSN print 2502-3918 ISSN online 2502-7824 d Menetapkan kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko. 2 Identifikasi Risiko Setelah tahapan pentuan konteks dilakukan, mengidentifikasi risiko merupakan tahapan yang harus dilakukan selanjutnya. Wahyudi, dkk 2013 66 menjelaskan bahwa identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan risiko apa yang terjadi, mengapa dan bagaimana risiko terjadi. Terdapat beberapa tahapan dalam identifikasi risiko, yaitu sebagai berikut Wahyudi, 201366 a Menyusun daftar risiko secara komprehensif. Risiko yang mungkin terjadi disusun berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. b Menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada bank islam, risiko yang melekat pada produk maupun kegiatan usaha bank. c Menggambarkan proses terjadinya risiko dengan menganalisis fakto-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan menentukan besarnya probabilitas sebuah risiko akan terjadi. d Membuat daftar sumber terjadinya risiko untuk masing-masing risiko. e Menentukan pendekatan atau instrumen yang tepat untuk identifikasi risiko, misalnya berdasarkan pengalaman, pencatatan atas risiko yang pernah terjadi, dan sebagainya. Sedangkan menurut Idroes, 2008 8 tahapan dalam identifikasi risiko yaitu sebagai berikut a Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi secara keseluruhan. b Menentukan definisi kerugian. c Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data. d Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. 3 Analisis Risiko Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya adalah analisis risiko, analisis risiko adalah upaya memahami risiko yang sudah diidentifikasi secara lebih mendalam yang hasilnya akan menjadi masukan bagi evaluasi risiko ISO 31000, 2009. Wahyudi, dkk, 2013 68-70 menjelaskan proses manajemen risiko pada tahapan analisis risiko terdapat tahapan di mana bank islam perlu menyusun risk register yang didalamnya terdapat perhitungan composite risk index CRI dan menyusun matriks risiko. CRI adalah metodologi penilaian risiko dengan mengalikan dampak kejadian risiko dengan probabilitas kejadian Wahyudi, dkk, 2013 64. Matriks risiko digunakan untuk mengidentifikasi risiko, menghitung probabilitas keterjadian dan besarnya pengaruh kejadian tersebut, kemudian 76 Sukma & Shofawati Vol. 4, Februari 2019 memeringkat risiko berdasarkan preferensi risiko yang dipilih oleh manajemen bank. Dalam penyusunan matriks risiko, bank harus merinci berbagai macam kategori risiko yang ada pada aktivitas bank dan kemudian merinci kejadian apa saja yang ada pada setiap kategori risiko tersebut. Kemudian dilakukan identifikasi tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya kejadian yang menimbulkan risiko, dan ditampilkan dalam satuan uang. Keduanya diberi skala 1-5, dimana untuk tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya kejadian rendah, diberi nilai 1 dan sebaliknya jika tingkat kemungkinan terjadinya kejadian tinggi, diberi nilai 5. Dengan demikian perkalian dari dua komponen tersebut akan menghasilkan interval 1-25, dimana nilai 1 untuk menandakan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya kejadian rendah, dan nilai 25 menandakan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya kejadian tinggi. 4 Evaluasi Risiko Wahyudi 2013 75 menyatakan bahwa evaluasi risiko merupakan proses yang sangat penting karena akan menentukan lagkah dan tindakan yang dapat diambil manajemen untuk mengolah risiko tersebut. Tujuan dilakukannya evaluasi dan review risiko adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan, berdasarkan analisis yang didapatkan dari analisis risiko, untuk melakukan berbagai kebijakan terkait perlakuan terhadap risiko da prioritas pengelolaan risiko yang harus dilakukan. 5 Perlakuan Risiko Menurut Pradipta 2016 55 tahap ini adalah tahap penanganan risiko termasuk pilihan antara menangani risiko atau mengontrol risiko dengan tujuan untuk menurunkan dampak negatif tersebut. Penanganan risiko bertujuan untuk menghasilkan hasil yang positif dengan memilih prioritas dan aplikasi kombinasi dari penanganan risiko terbaik. 6 Monitor dan Review Wahyudi 2013 75 menyatakan bahwa tahapan review risiko, tingkat risiko aktual yang terjadi pada Bank Islam dimonitor dan dibandingkan dengan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti risk tolerance level, risk limit dan lain sebagainya. Manajemen Risiko Operasional... 77 FALAH Jurnal Ekonomi Syariah ISSN print 2502-3918 ISSN online 2502-7824 3. Metode Penelitian Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Menurut Yin 2015 1 studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian terkait dengan how atau why. Studi kasus merupakan suatu metode kajian empiris yang berusaha untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena kehidupan nyata dengan konteks tidak jelas dengan menggunakan berbagai sumber data. Alasan dari penggunaan studi kasus yaitu 1 Hasil penelitian sulit untuk dimanipulasi karena penelitian ini hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti, 2 Strategi menggunakan studi kasus sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana”, 3 Fokus pada penelitian ini yaitu tentang fenomena masa kini dalam konteks kehidupan nyata, yang dalam hal ini adalah mengenai manajemen risiko operasional BPRS Jabal Nur Sidoarjo. Berdasarkan hal tersebut, data yang diperlukan tidak cukup hanya data historis, melainkan diperlukan juga wawancara dan observasi di lapangan. 4. Pembahasan Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan melakukan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu perusahaan. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan eksternal & internal, proses manajemen risiko, dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak dijadikan standar. BPRS Jabal Nur Tebuireng menggunakan SOP dan SK Direksi dalam penentuan konteksnya. SOP dan SK direksi menjadi parameter atau batasan-batasan BPRS dalam kegiatan manajemen risikonya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risikiko operasional oleh PT BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya. Subjek yang dipilih adalah Direktur dan Kepala Bagian Bisnis BPRS Jabal Nur Tebuireng dan beberapa karyawan sebagai informan. Analisis Tahapan Identifikasi dalam Manajemen Risiko Operasional di PT BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya Proses manajemen risiko dibagi menjadi enam tahap, yaitu 1 penentuan konteks, 2 identifikasi risiko, 3 analisis risiko, 4 evaluasi risiko, 5 perlakuan risiko, dan monitor serta review. Sedangkan cakupan risiko operasional sendiri, yang telah disebutkan pada bab 2 yaitu risiko manusia, risiko teknologi, risiko kepatuhan, risiko legal. Di BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya, mengalami risiko risiko operasional, seperti yang dinyatakan oleh bu Puji selaku Direktur BPRS Jabal Nur Tebuireng dan didukung oleh karyawan-karyawan 78 Sukma & Shofawati Vol. 4, Februari 2019 BPRS Jabal Nur Tebuireng yang lain. Berikut adalah rangkuman dari hasil analisis identifikasi risiko yang dilakukan BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya. Berdasarkan wawancara mengenai identifikasi risiko kepada keempat narasumber yaitu Bu Puji, Pak Jahid, Mas Adi dan Mbak Eni. Terdapat 13 risiko yang telah teridentifikasi pada PT BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya. Dalam mengidentifikasi faktor risiko operasional, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya perlu memahami bagaimana risiko operasional diklasifikasikan. Risiko operasional dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu risiko operasional berdasarkan faktor penyebab terjadinya dan berdasarkan frekuensi serta dampak terjadinya Wahyudi, dkk, 2013137. Tabel Hasil Analisis Identifikasi Risiko yang Dilakukan BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya Analisis Tahapan Analisis Risiko dalam Manajemen Risiko Operasional di PT BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya Berdasarkan data dilapangan ditemukan ada empat jenis risiko operasional yaitu atara lain adalah risiko manusia, risiko legal, risiko kepatuhan, dan risiko legal. Berikut akan dilakukan pengkodean atas uraian daftar risiko operasional PT BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya. Kesalahan yang dilakukan teller dan Customer Service Karyawan bank melakukan fraud Kesalahan analisa dari marketing Jaringan PLN, Telkom, dan WIFI padam Nasabah melewati batas waktu pembayaran utang pembiayaan Kurangnya pengetahuan nasabah akan proses pelaksanaan akad Ketidak sesuaian perhitungan dengan persyaratan syariah Panggilan Ke Pengadilan dikarenakan nasabah tidak terima asetnya dijual Nasabah menggunakan jaminan yang bukan miliknya Nasabah mengajukan pembiayaan pada bisnis yang bukan miliknya Nasabah mengancam BPRS karena tidak terima utangnya di tagih Nilai jaminan yang tidak sesuai Manajemen Risiko Operasional... 79 FALAH Jurnal Ekonomi Syariah ISSN print 2502-3918 ISSN online 2502-7824 Tabel Pengkodean Jenis Risiko Operasional PT BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya Berikut hasil dari pengukuran daftar risiko dakaitkan dengan matriks penilaian risko. Pada tabel telah diberi kode pada setiap kolom disesuaikan dengan peluang dan akibat yang ditimbulkan dari uraian risiko diatas Tabel Matriks Pengukuran Risiko Kesalahan yang dilakukan teller dan Customer Service Karyawan bank melakukan fraud Kesalahan analisa dari marketing Nasabah melewati batas waktu pembayaran utang pembiayaan Analisis nilai jaminan yang tidak sesuai Nasabah mengancam BPRS karena tidak terima utangnya di tagih Panggilan Ke Pengadilan dikarenakan nasabah tidak terima asetnya dijual Nasabah mengajukan pembiayaan pada bisnis yang bukan miliknya Nasabah menggunakan jaminan yang bukan miliknya Kurangnya pengetahuan nasabah akan proses pelaksanaan akad Ketidak sesuaian perhitungan dengan persyaratan syariah Jaringan PLN, Telkom, dan WIFI padam 80 Sukma & Shofawati Vol. 4, Februari 2019 Setelah dilakukan pengukuran mengenai risiko maka didapatkan yaitu rendah sebanyak 5 jenis uraian risiko operasional, level moderat sebanyak 3 jenis uraian risiko operasional, level signifikan terdiri dari 3 jenis uraian risiko operasional, dan level tinggi terdiri dari dua jenis uraian risiko operasional. Analisis Tahapan Evaluasi Risiko dan Perlakuan Resiko dalam Manajemen Berdasarkan pada informasi yang didapat dari hasil penelitian, BPRS melakukan tindakan terhadap risiko-risiko yang telah teridentifikasi, perlakuan risiko tersebut terdapat pada tabel sebagai berikut Tabel Hasil Analisis Perlakuan Risiko yang Dilakukan BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya 5. Kesimpulan Rutin melakukan doa pagi dan memberi dukungan kepada karyawan agar terhindar dari perilaku menyimpang Membatasi plafon pembiayaan Terus berkomunikasi dengan nasabah yang macet dengan memberikan SP 1, SP 2, dan SP 3 Memecat pegawai yang melakukan fraud Memberikan edukasi atau wawasan kepada nasabah Memiliki alat sinar ultraviolet Selalu komunikasi dengan DPS Menaikkan daya menjadi Menghadiri panggilan pengadilan tanpa absen Menolak Nasabah dengan SID jelek Melakukan komunikasi ke Nasabah mengenai perkembangan bisnisnya melakukan asuransi untuk produk pembiayaan KPR Menggunakan metode analisis 5 C untuk nasabah yang akan dibiayai Jaringan internet menggunakan kabel Optik Manajemen Risiko Operasional... 81 FALAH Jurnal Ekonomi Syariah ISSN print 2502-3918 ISSN online 2502-7824 Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari manajemen risiko operasional yang dilakukan sesuai dengan proses manajemen risiko menurut ISO 31000, yakni sebagai berikut 1 BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya menentukan konteks risikonya dengan menggunakan SOP dan SK Direksi. 2 pada tahapan identifikasi risiko BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya terdapat 13 risiko yang teridentifikasi. Risiko-risiko yang terjadi termasuk risiko yang baru terjadi dan telah terjadi di BPRS berasal dari internal maupun eksternal Bank dengan frekuensi dan dampak yang berbeda-beda. 3 tahapan Analisis risiko, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya tidak melakukan perhitungan composite risk indexCRI dan matriks risiko, BPRS Jabal Nur Tebuireng hanya menggunakan analisis manual. 4 dalam tahapan manajemen resiko, BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya melakukan evaluasi risiko oerasional maupun risiko lain. Evaluasi diadakan mingguan maupun bulanan dan dipimpin oleh Direksi. Sementara pada tahap perlakuan risiko diketahui bahwa 13 risiko yang telah diidentifikasi menggunakan strategi preventif dan mitigasi dalam menangani risikonya. Pada tahapan monitor dan review yang dilakukan BPRS Jabal Nur Tebuireng Surabaya adalah, selalu dibawah pengawasan DPS, dan dilakukannya internal audit. Daftar Pustaka Akbar, Fachri. 2016. Analisis Proses Manajemen Risiko Operasional di BNI Syariah KC Mikro Rungkut Surabaya. Surabaya Ascarya. 2015. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. _____________________. ISO 310002009. Risk Management Principle and Guidelines. Sidney Standard Australia. Darmawi, Herman. 2008. Manajemen Risiko. Jakarta Bumi Aksara. Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. Al Quran dan Terjemahannya. YPP/ Penafsir Al-Qur’an. Ghassen Bouslamaa, dan Younes Lahrichi. Uncertainty and Risk Management from Islamic Perspective. Online Research in International Business and Finance journal homepage Diakses November 2018 Ghoffar, M Abdul. 2009. Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta Pustaka Imam Asy-Syafi’i. Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. 2011. Analisis Risiko Perbankan Syariah. Jakarta Salemba Empat. Hendrawan, Reza Waskito. 2011. Manajemen Risiko Pembiayaan PrinsipBagi Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Study Kasus pada BPRS Madinah Lamongan. Surabaya Huda, Nurul. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta Kencana 82 Sukma & Shofawati Vol. 4, Februari 2019 Idroes, Ferry N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Insonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. 2012. Jakarta Kencana. Muhammad. 2011. Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta UPP STIM YKPN Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. Online Diakses September 2017 Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Industri Jasa Keuangan. Online Diakses September 2017 Pradipta, Arya. 2016. Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Program BNI Syariah Mikro studi kasus pada BNI Syariah cabang Mikro Rungkut Surabaya. Surabaya Puspitho, Pratiwi. 2013. Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah Di Republik Indonesia. 2003. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Online Diakses September 2017 Republik Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Online Diakses September 2017 Sudarsono, Heri. 2007. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi2. Yogyakarta Ekonisia. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung Alfabeta. Suhendi Hendi. 2016. Fiqh Muamalah. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Wahyudi, Imam dkk. 2013. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta Salemba Empat. Yin, K. Robert. 2009. Studi Kasus Desain & metode. Jakarta Raja Wali. Yin, K. Robert. 2015. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. Diakses pada Februari 2018 Diakses pada September 2017. ... Risiko ini menjadi salah satu hal yang dapat merugikan, telah lama lembaga keuangan membentengi dirinya dari ancaman risiko ini. Lembaga keuangan mengaitkan akibat yang timbul dari risiko ini dengan risk based capital Jelita and Shofawati, 2019 Agustian, Iswandi and Nurhab, 2021 . ...Ahmad Ripai Saragih Sugianto AnfaThe purpose of this study is to analyze the operational management of SME financing, the risks that arise in the operation of SME financing during the Covid-19 period and the role of risk management in minimizing the operational risk of MSME financing during the COVID-19 pandemic at KSPPS BMT UB Amanah Syariah, Kecamatan Percut Sei. The research approach used in this research is a descriptive qualitative approach. In this study, the researcher used a case study strategy. The reason for using the case study approach, among others, is that research results are difficult to manipulate because this research has little opportunity to control the events to be studied. The result of this research is that the provision of SME financing to KSPPS BMT UB Amanah Syariah has carried out operational risk management during the COVID-19 pandemic on SME financing to minimize operational risks that occurred during the COVID-19 pandemic.... Di mana BPRS juga tidak dapat menerima fasilitas jasa lalu lintas pembayaran. BPRS ialah salah satu jenis perbankan syariah yang mempunyai batasan dalam menjalankan kegiatannya yaitu dilarang menjalankan jasa lalu lintas pembayaran Jelita & Shofawati, 2019. BPRS memiliki produk yang terbatas, di mana kegiatan yang paling banyak dilakukan ialah pembiayaan dengan hanya memakai beberapa akad. ...Jasmin Bunga Islami Trisiladi SupriyantoLili Puspita SariThe development of Islamic banking in Indonesia is increasingly progressing quite rapidly. This development is evidenced by the increasing total number of Islamic commercial banks, as well as the very large number of Islamic people's financing banks. This study aims to investigate the comparison between BUS and BPRS. This study uses a quantitative methodology with data analysis techniques using Data Envelopment Analysis DEA, and a different test using an independent sample t-test. The population used is 5 Islamic Commercial Banks BUS and 5 Sharia People's Financing Banks BPRS in West Java with data samples of fixed assets, savings, operational costs, financing, and operating profit. This study uses secondary data sourced from the official website of the Financial Services Authority. The results of this study are that BPRS has a higher average efficiency level than BUS, and there is no significant difference between BUS efficiency and BPRS in 2017, 2018, and 2019 based on DEA CRS and DEA perbankan syariah di Indonesia semakin memiliki kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan ini dibuktikan dari angka total bank umum syariah yang meningkat, serta angka bank pembiayaan rakyat syariah yang berjumlah sangat besar. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi perbandingan antara BUS dengan BPRS. Penelitian ini memakai metodologi kuantitatif dengan teknik analisis data memakai Data Envelopment Analysis DEA, serta uji beda menggunakan sampel independent t test. Populasi yang digunakan adalah lima Bank Umum Syariah BUS dan lima Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS di Jawa Barat dengan sampel data aset tetap, simpanan, biaya operasional, pembiayaan, dan laba operasional, kemudian data sekunder yang bersumber dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa BPRS memiliki rata-rata tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan BUS, serta tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan antara efisiensi BUS dengan BPRS pada tahun 2017, 2018, dan 2019 berdasarkan DEA CRS maupun DEA VRS.... khusus serta lingkungan. hukum umum Jelita & Shofawati, 2019. IFSB mengklasifikasikan risiko hukum dan risiko kepatuhan syariah juga termasuk dalam risiko operasional pada bank syariah sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Greuning and Iqbal 2011 bahwa kegagalan untuk mematuhi persyaratan syariah dapat memicu timbulnya risiko operasional pada bank syariah. ... Reza Rahmania PutriDian FiliantiABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh dari Dewan Pengawas Syariah DPS, efisiensi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan dan parsial terhadap pengungkapan risiko operasional pada perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data akan menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, koefisien determinasi R2, serta uji F dan uji t. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, efisiensi, jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Secara parsial, ukuran perusahaan dan frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan. Profitabilitas dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mengenai keputusan pengungkapan risiko operasional perbankan syariah dan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pemerintah, investor syariah, dan stakeholders perbankan syariah dalam mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan Kunci risiko operasional, Dewan Pengawas Syariah, efisiensi, profitabilitas, ukuran perusahaan. ABSTRACTThis study aims to investigate the effect of the Sharia Supervisory Board, efficiency, profitability, and firm size simultaneously and partially on operational risk disclosure in Islamic banking in Indonesia. The method used is a quantitative method. The data analysis technique will use descriptive statistical analysis, panel data regression analysis, coefficient of determination R2, as well as F test and t test. The sampling technique used is purposive sampling technique. The results of this study indicate that company size, profitability, efficiency, number of members of the Sharia Supervisory Board and the frequency of meetings of the Sharia Supervisory Board simultaneously have a significant effect on operational risk disclosure. Partially, company size and frequency of Sharia Supervisory Board meetings have a positive and significant effect, while efficiency has a negative and significant effect. Profitability and the number of members of the Sharia Supervisory Board have no significant effect on the disclosure of operational risk. This research contributes to knowledge about decisions on disclosure of Islamic banking operational risk and can be a reference for academics, government, sharia investors, and sharia banking stakeholders in knowing the indicators that affect the disclosure of Islamic banking operational Operational Risk, Sharia Supervisory Board, Efficiency, Profitability, Firm Elok Pertiwi Lien Herliani KusumahIn the current digital era, telecommunications industry technology is growing rapidly, impacting the demands for innovation in the telecommunications operator business. One of them is the change in the size of the Subscriber Identity Module SIM card model, which is getting smaller, and the use of embedded SIM eSIM technology on smartphones. This study aims to identify operational risk factors from the change in SIM card technology to eSIM. The research method used is the Systematic Literature Review SLR method. This study documents and reviews scientific journal papers from scientific databases published from 2015 to 2022 on risk management in the information technology field, following this research's objectives. The results obtained from this study showed that there were 43 journals studied, of which four had the theme of technology-embedded subscriber identity module eSIM, and 13 discussed risk operations technology Fery SetiawanTitis PurwaningrumEka Destriyanto Pristi AyuningtyasFaruq Ahmad FutakiThis study aims to analysed operational risk management on BankZiska financing institution located in Ponorogo. Bank Ziska, a program of east java province LAZISMU is a typical implementation of productive zakat distribution. This paper uses qualitative method with case study approach to investigate the existence of risk management with Ponorogo branch BankZiska as the research object. To be specific, they are the operational activities of fund distribution to the clients named as partner in this institution. While the subject of the research is the managers and volunteers of Ponorogo branch BankZiska, the data used is a primary data, which is the results of interview with the so-called research subjects. Narrative explanation method is employed in data analysis. This study found that compliant risk and human risk are at red level, meaning it requires higher risk evaluation than other risk types. Ponorogo branch BankZiska respond the two types of risk by increasing their human resource quality. Operational risk management is an effective organizing to decrease the emergence of potential operational AtiqahYulia YuliaLina AfiyanaTujuan Penelitian Mengukur 1 tingkat risiko operasional dengan pendekatan Basic Indicator Approach BIA pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2022; 2 tingkat risiko operasional dengan pendekatan Standardized Approach SA pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2022. Metodologi Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif-deskriptif. Sedangkan, untuk menganalisis datanya peneliti menggunakan laporan keuangan yang dianalisis dengan menggunakan BIA Basic Indicator Approach dan SA Standardized Approach. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan Muamalat Indonesia. Temuan Penelitian Berdasarkan hasil riset dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 pada pendekatan Basic Indicator Approach BIA menujukkan bahwa tingkat risiko operasional PT. Bank Muamalat berada di level 1 yaitu di antara 1%-20% yang artinya risiko operasional hampir tidak mungkin terjadi; 2 pada pendekatan Standardized Approach SA menunjukkan bahwa tingkat risiko operasional Bank Muamalat berada di level 2 yaitu di antara 21%-40% yang artinya risiko operasional kemungkinan kecil Aprilia Aqif KhilmiaZakiyyah Ilma AhmadPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manajemen risiko operasional pada perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bibliometrik dengan mengungkapkan pola penggunaan dokumen dan pengembangan literatur dengan artikel fokus manajemen risiko operasional perbankan syariah di Indonesia terpublikasi pada tahun 2011-2022 pada 23 artikel. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyebab permasalahan dari manajemen risiko operasional yang paling banyak ditemukan yakni pembayaran macet pada operasional pembiayaan terutama pada masa pandemi covid-19 dan penerapan Good Coorporate Governance GCG yang belum optimal. Solusi yang diberikan oleh peneliti yakni pengukuran terkait risiko penyebab terjadinya risiko operasional dan risiko turunan yang disebabkan oleh risiko operasional . Kontribusi kedua identifikasi risiko operasional lebih spesifik pada per akad / kontrak SholikhahBaharudin FakihMoh. Nabel Felamani Bakhrul HudaThe role of risk management in banking is crucial in realizing a good and healthy banking industry. This research aimed to determine how the Covid-19 pandemic impacted operational risks at the Muamalat bank Lamongan branch office. The research method used is a qualitative research method using a case study approach. This research describes how the current Covid-19 pandemic impacts banking operational risks at the Muamalat Lamongan bank branch office. The results of this research are that several operational risks must be faced by the Muamalat bank Lamongan branch office, namely reduced banking operating hours, implementation of WFH work from home policies for banking employees, and increased bank operational costs. There are two operational risk factors, namely, internal and external factors. To overcome operational risks during the Covid-19 pandemic, the Muamalat bank Lamongan branch office made several efforts, including implementing health protocols, opening accounts for new customers outside the office, maximizing existing technology, and restructuring financing for customers affected by Covid-19. Keywords Pandemic Impact, Covid-19, Operational Risk, Muamalat bank Lamongan sub-branch Office. Abstrak Peran manajemen risiko dalam perbankan sangat penting dalam mewujudkan industri perbankan yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap risiko operasional pada Bank Muamalat Kantor Cabang Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini fokus ingin mendeskripsikan tentang bagaimana dampak pandemi Covid-19 saat ini terhadap risiko operasional perbankan di kantor cabang bank Muamalat Lamongan. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa risiko operasional yang harus dihadapi bank Muamalat kantor cabang Lamongan yaitu pengurangan jam operasional perbankan, penerapan kebijakan WFH work from home bagi pegawai perbankan, serta peningkatan biaya operasional bank. Ada dua faktor risiko operasional, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengatasi risiko operasional di masa pandemi Covid-19, Bank Muamalat kantor cabang Lamongan melakukan beberapa upaya, antara lain menerapkan protokol kesehatan, pembukaan rekening bagi nasabah baru di luar kantor, memaksimalkan teknologi yang ada, dan melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19. Kata Kunci Dampak Pandemi, Covid-19, Risiko Operasional, Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Lamongan. Ifelda NengsihDina MeidaniPT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dihadapakan pada risiko operasional seperti kesalahan penginputan data oleh karyawan bank, pencucian uang, terdapat uang palsu, ketidak jujuran nasabah, penipuan atau manipulasi data, dan beberapa risiko lainnya yang akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, PT BPRS Haji Miskin dihadapkan perlu melakukan manajemen terhadap risiko operasional tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Manajemen risiko operasional di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan peraturan POJK tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Identifikasi risiko operasional yang disebabkan risiko internal, risiko SDM, risiko teknologi dan sistem, risiko hukum dan risiko eksternal. Pengelolaan risiko yang dilakukan mengikuti proses manajemen risiko yang dumulai dari aktifitas identifikasi, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko yang terjadi di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan fungsi pengawasan serta melakukan internal audit. Fatin Fadhilah HasibFachri AkbarSubyeknya adalah BNI Syariah KC Micro Rungkut Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Micro Rungkut Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara open-ended. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah KC Micro Rungkut telah melakukan proses manajemen risiko operasional. Proses manajemen risiko operasional juga sesuai dengan ISO 31000 2009 di Wahyudi, dkk 2013 61. Mulai dari tahap pembentukan konteks, tahap identifikasi risiko, tahap analisis risiko, tahap evaluasi risiko, tahap perawatan risiko hingga tahap pemantauan dan peninjauan. Namun pada tahap analisis risiko, BNI Syariah KC Micro Rungkut tidak membuat daftar risiko bahwa ada Indeks Risiko Komposit CRI dan matriks risiko seperti yang diusulkan oleh Wahyudi, dkk 2013 69-70Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta PT Raja Grafindo PersadaAscaryaAscarya. 2015. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta PT Raja Grafindo and Risk Management from Islamic Perspective. Online Research in International Business and Finance journal homepageGhassen BouslamaaYounes DanLahrichiGhassen Bouslamaa, dan Younes Lahrichi. Uncertainty and Risk Management from Islamic Perspective. Online Research in International Business and Finance journal homepage Diakses November 2018Analisis Risiko Perbankan SyariahHennie GreuningVan Dan ZamirIqbalGreuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. 2011. Analisis Risiko Perbankan Syariah. Jakarta Salemba Risiko Pembiayaan PrinsipBagi Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Study Kasus pada BPRS Madinah LamonganReza HendrawanWaskitoHendrawan, Reza Waskito. 2011. Manajemen Risiko Pembiayaan PrinsipBagi Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Study Kasus pada BPRS Madinah Lamongan. Surabaya Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan PraktisNurul HudaHuda, Nurul. 2010. Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta Kencana Vol. 4, Februari 2019Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Insonesia. Jakarta PT Raja Grafindo PersadaIdroesN FerryIdroes, Ferry N. 2008. Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Insonesia. Jakarta PT Raja Grafindo Bisnis Bank Syariah. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama Mardani. Fiqh Ekonomi SyariahIkatan Bankir IndonesiaIkatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. 2012. Jakarta Jasa Keuangan. Online Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan. 2016. Industri Jasa Keuangan. Online Diakses September 2017Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Program BNI Syariah Mikro studi kasus pada BNI Syariah cabang Mikro Rungkut SurabayaArya PradiptaPradipta, Arya. 2016. Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM pada Program BNI Syariah Mikro studi kasus pada BNI Syariah cabang Mikro Rungkut Surabaya. Surabaya PenerapanAkad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Mikro 75 Ib Di Bank Rakyat Indonesia (Bri) Syariah; Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan Roda Empat (Oto Ib Hasanah) Di Pt. Bank Bni Syariah Cabang Palembang; Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Pengelolaan Tabungan Faedah Pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Bank Syariah – Apa yang dimaksud dengan bank syariah? Apa pengertian dari bank konvensional dan bank syariah? Apa tugas dari bank syariah? Apa saja prinsip prinsip bank syariah? Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas materi bank syariah mulai dari pengertian bank syariah menurut para ahli, sejarah, ciri, tujuan, fungsi, jenis, contoh dan produk bank syariah secara lengkap. Baca Juga Pengertian Bank Pengertian bank syariah adalah jenis bank yang dalam operasionalnya harus berdasarkan pada praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw, bentuk usaha yang sudah ada sebelumnya tapi tidak dilarang Rasul atau bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama yang tidak menyimpang dari Al-Qur’an juga Al-Hadist. Definisi perbankan syariah atau perbankan islam ialah sistem perbankan dengan hukum islam dalam pelaksanaannya. UU No. 10 Tahun 1998 Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ensiklopedi Islam Definisi bank islam yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Drs. H. Karnaen Perwata Atmadja Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai denan syariah islam yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits. M. Syafe’i Antonio dan Perwataatmadja Bank Syariah dapat diartikan sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah islam dan tata caranya mengacu kepada ketentuan Al-Qur’an dan Hadits. Sudarsono Pengartian bank syariah iyalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah. Siamat Dahlan Arti bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Schaik Bank Syariah dapat didefinisikan sebagai bentuk bank modern yang berdasarkan pada hukum islam, dikembangkan pada abad pertengahan Islam, memakai konsep bagi risiko sebagai sebagai metode utama dan meniadakan sistem keuangan berdasarkan kepastian dan keuangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Baca Juga Pengertian Sumber Dana Bank Sejarah Bank Syariah Pada zaman Rasulullah Saw, bank merupakan lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu menyimpankan, mengirimkan dan meminjamkan uang. Pembiayaan dengan akad sesuai syariah sudah menjadi tradisi bagi umat islam sejak zaman Rasullullah. Hal tersebut dipraktekan dengan adanya penitipan harta, peminjaman uang untuk kebutuhan konsumsi dan bisnis, juga mengirim uang. Ide mengenai pendirian bank syariah di tingkat internasional secara kolektif muncul dalam konferensi negara islam seluruh dunia yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21-27 April 1969 yang dihadiri 19 negara termasuk Indonesia. Keputusan konferensi tersebut, antara lain Setiap keuntungan harus berdasarkan hukum laba dan rugi, jika tidak maka hal itu adalah riba baik sedikit atau banyak hukumnya haram. Bank Islam bersih dari sistem riba secepatnya. Namun sebelum bank islam sebelsai didirikan maka bank yang masih menerapkan bunga boleh beroperasi tapi jika dalam keadaan darurat. Dalam ilmu fiqih, bunga termasuk riba yang berarti dengan adanya bunga adalah haram. Kemudian sejumlah negara Islam yang mayortas penduduknya beragama islam mulai memikirkan ide pendirian lembaga bank yang tidak ada unsur riba. Sekitar pertengahan tahun 1940-an, bank pertama tanpa bunga pertama kali berdiri di Malaysiaa. Kemudian pada akhir tahun 1950-an, Pakistan mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di desa-desa. Pada tahun 1963, mesir mendirikan bank syariah bernama Mitt Ghamr Local Saving Bank dan ini mengalami kesuksesan besar. Bank syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroprasi secara resmi pada tahun 1992. Sebenarnya, ide mengenai bank islam telah dilakukan sejak dasawarsa 1970an. Dawam Raharjo berpendapat bahwa yang menghalangi hal tersebut terwujud adalah faktor politik yang beranggapan bahwa pendirian bank Islam merupakan bagian dari cita-cita pendirian Negara Islam. Semenjak tahun 2000an, setelah bank syariah terbukti unggul jika dibandingkan bank konvensional diantaranya ketika bank syariah mulai menyebar di Indonesia, bank konvensional mulai merasakan imbasnya kemudian mereka meminta bantuan likuiditas dari bank Indonesia, sementara bank muamalat tak butuh suntikan dana tersebut. Ciri-Ciri Bank Syariah Berikut ini ciri atau karakteristik bank syariah, diantaranya yaitu Kesepakatan beban biaya dalam waktu akad perjanjian diwujudkan dalam jumlah nominal yang besarnya tak kaku dan bisa ditawarkan dalam batas wajar. Pemakaian prosentase dalam kewajiban untuk membayar selalu dihindarkan. Dalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan dianggap sebagai titipan sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipkan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah hingga penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti. Terdapat dewan syariah yang bertugas mengawasi bank berdasarkan syariah. Selalu memakai istilah bahasa arab yang terdapat dalam fiqih islam. Terdapat produk khusus yakni pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial dimana nasabah tidak wajib mengembalikan pembiayaan al-qordul hasal Terdapat larangan kegiatan usaha tertentu. Kegiatan usaha lebih beragam dibanding bank konvensional. Hubungan bank dan nasabah berupa hubungan akad kontrak antara investor shohibul maal dan pengelola dana Mudharib yang produktif dan pembagian keuntungan dilakukan secara adil. Tujuan Bank Syariah Berdasarkan pendapat Handbook of Islamic Banking, tujuan perbankan islam yaitu menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syari’ah. Perbedaab bank syariah dan bank konvensional, bank konvensional bertujuanmendapatkan keuntungan secara maksimal dengan bunga, sedangkan tujuan bank syariah adalah untuk memberi keuntungan sosial ekonomi bagi orang muslim tanpa bunga. Fungsi dan Wewenang Bank Syariah Adapun fungsi bank syariah, diantaranya Sebagai Penghimpun Dana Tak berbeda dengan bank konvensional, fungsi bank syariah yaitu penghimpun dana dari masyarakat, perbedaannya jika nasabah bank konvensional akan memperoleh balas jasa berupa bunga sedangkan nasabah bank syariah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil. Sebagai Penyalur Dana Dana yang telah terhimpun dari nasabah, nantinya akan disalurkan ke nasabah lain menggunakan sitem bagi hasil. Baca Juga Pengertian Emiten Memberi Pelayanan Jasa Bank Dalam memberi pelayanan, fungsi bank syariah diantaranya sebagai pemberi layanan jasa seperti jasa transfer, pemindahan bukuan, jasa tarikan tunai dan jasa perbankan lainnya. Sedangkan wewenang bank syariah, yaitu dapat menetapkan fatwa dibidang syariah. Prinsip Bank Syariah Berikut ini prinsip-prinsip bank syariah dalam operasionalnya, diantaranya yaitu Pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil, yakni perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pengelola modal dimana pembagian keuntungan dilakukan sesuai ketentuan bersama dan kerugian menjadi tanggung jawab pemodal selama itu bukan kelalaian pihak pengelola bank. Pembiayaan berdasarkan musyarakah atau penyertaan modal, yang artinya dalam hal ini setiap pihak berhak mendapatkan keuntungan sesuai modal yang dikeluarkan. Prinsip murabahah atau jual-beli barang dengan mendapatkan keuntungan, yaitu ada kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank dimana pihak bank membeli barang yang diperlukan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah dengan penambahan keuntungan sesuai kesepakatan awal. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip ijarah atau sewa murni tanpa pilihan, yakni kesepakatan atas hak guna terhadap ojek atau jasa dengan biaya sewa tanpa pemindahan kepemilikan ojek itu. Pembiayaan dengan prinsip ijarah wa iqtina atau kepemilikan kepemilikan atas barang yang disewa pihak nasabah dari pihak bank, yaitu sebuah kesepakatan pemintahan hak guna atas ojek yang terdapat pembayaran sewa beli dengan pemindahantangan ojek tersebut pada waktu yang ditentukan. Jenis Bank Syariah Terdapat 3 jenis bank syariah Berdasarkan prinsip kerjanya, diantaranya yaitu Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah BUS merupakan jenis bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Contoh bank umum syariah diantaranya PT. Bank Muamalat Indonesia. PT. Bank Mandiri Syariah. PT. Bank BRI Syariah. PT. Bank BNI Syariah. Dan lain sebagainya. Unit Usaha Syariah Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan unit kantor cabang yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Contoh unit usaha syariahm diantaranya PT. Bank Tabungan Negara BTN PT. Bank CIMB Niaga PT. Bank Danamon Indonesia Dan lain sebagainya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan jenis bank syariah yang kegiatannya tak menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, sehingga tidak bisa mengeluarkan cek dan bilyet giro. Contoh bank pembiayaan rakyat syariah diantaranya PT BPRS Amanah Rabbaniah PT BPRS Buana Mitra Perwira Dan lain sebagainya. Baca Juga Pengertian Sukuk Sampai saat ini, ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Produk Bank Syariah Ada 3 jenis produk perbankan syariah yang diberikan terhadap nasabah, diantaranya Produk Penyaluran Dana Prinsip yang diterapkan dalam produk penyaluran dana, diantaranya Prinsip Jual Beli Ba’i Dalam prinsip ini, jual beli dilakukan akibat adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank termasuk harga yang dijual disebutkan didepan. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah, antara lain Ba’i Al Murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara nasabah dan bank. Bank menyebutkan harga barang kepada nasabah lalu bank membagi keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan bersama. Ba’i Assalam yaitu nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberi uang di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang sudah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera. Ba’i Al Istishna yaitu bagian Ba’i Asslam tapi ini umumnya dipakai dalam bidang manufaktur dengan ketentuan yang sama namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali. Prinsip Sewa Ijarah Ijarah yaitu kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa lewat sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan. Bank akan menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya sesuai kesepakatan bersama. Prinsip Bagi Hasil Syirkah Ada 2 jenis produk dalam prinsip bagi hasil, antara lain Musyarakah, yakni suatu produk bank syariah dimana ada dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan aset milik bersama dimana semua pihak membaurkan sumber daya yang dimiliki baik yang berwujud maupun tak berwujud. Semua pihak yang terlibat berkontribusi baik dalam berupa dana, barang, kemampuan, maupun aset lainnya. Ketentuan dalam musyarakah yaitu pemilik modal berhak dalam menetukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek. Mudharabah yakni produk bank syariah dimana dua atau lebih orang bekerjasama lalu pemodal mempercayakan modalnya untuk dikelola pengelola dengan sistem bagi hasil. Baca Juga Pengertian Pasar Modal Syariah Perbedaan umum musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi terhadap manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua atau lebih pihak, sedangkan mudharabah hanya dimiliki satu pihak saja. Produk Penghimpun Dana Produk penghimpunan dana bank syariah diantaranya giro, tabungan dan deposito. Dalam menghimpun dana, bank syariah menerapkan prinsip seperti Prinsip Wadiah Dalam prinsip wadiah dengan adl wadiah yad dhamanah diterapkan pada rekaning produk giro, dimana pihak pengelola diberi tanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkannya. Prinsip Mudharabah Dalam prinsip mudharabah, peran nasabah yaitu sebagai pemilik modal sedangkan bank berperan sebagai pengelola modal dari nasabah. Dana yang tersimpan oleh bank dipakai untuk melakukan pembiayaan tapi jika mengalami kerugian maka mereka harus bertanggungjawab. Berdasarkan kewenangan yang diberikan nasabah, ada 3 prinsip mudharabah diantaranya Mudharabah mutlaqah yakni prinsip yang bisa berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis yakni tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Bank dapat menggunakan dana yang terhimpun tanpa ada batasan. Mudharabah muqayyadah on balance sheet yakni jenis simpanan khusus dan nasabah dapat memutuskan syarat khusus yang harus dipenuhi pihak bank, misalnya untuk bisnis atau akad tertentu. Mudharabah muqayyadah off balance sheet yakni penyaluran dana dari pemilik dana pada pelaksana usaha secara langsung dan bank sebagai perantaranya. Pelaksana usaha juga biasa mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya. Produk Jasa Perbankan Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan jasa pada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain Sharf yaitu jual beli mata uang yang tidak sejenis tapi harus dilakukan pada waktu yang sama . Bank mengambil keuntungan dari jasa jual beli tersebut. Ijarah yaitu kegiatan memberikan sewa simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen, kemudian bank akan memperoleh imbalan sewa atas jasa tersebut. Baca Juga Pengertian Saham Demikian artikel pembahasan tentang pengertian bank syariah menurut para ahli, sejarah, ciri, tujuan, fungsi, jenis, contoh dan produk bank syariah secara lengkap. Semoga bermanfaat . 431 26 189 207 399 24 261 11

contoh bank pembiayaan rakyat syariah