Badan Peradilan, yang kesemuanya bermuara pada satu peradilan, yaitu yang ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan masing-masing peradilan mempunyai objek dan subjek yang berbeda dan kekhususan tersendiri.
Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3 Nopember 2012 ISSN : 2303 - 3274 436 antara warga negara dengan negara, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara. Harmonisasi tersebut mencakup adanya posisi yang equal antara publik dengan warga negara khususnya adanya jaminan terhadap nilai keadilan dalam sebuah
Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. a. Berisfat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi
Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN), dan sebagai undang-undang yang pertama kali mengatur hal-hal terkait tindakan hukum pemerintah, mulai dari wewenang, syarat pem-buatan keputusan, jenis keputusan, diskresi serta sanksi yang diberikan. UU AP dan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Contoh Gugatan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara / Contoh Surat Gugatan Ptun Kepegawaian Contoh Surat : 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, objekgugatan di peradilan tata usaha negara meliputi :1) penetapantertulis dan/atau tindakan faktual.2) .. Pengadilan tata usaha negara (ptun) merupakan salah satu lembaga peradilan di.
. 90 399 319 450 68 26 295 193
contoh kasus peradilan tata usaha negara
